Sukuk Syariah Diterbitkan 10 Februari

MEDAN-MI: Sukuk Negara Ritel seri 002 yang berbasis instrumen syariah dipastikan akan ditebitkan 10 Februari 2010, meski besaran kupon belum ditetapkan.

"Penjualan surat berharga syariah negara (SBSN) itu untuk membiayai defisit APBN 2010 yang diperkirakan mencapai Rp98 triliun atau 1,6 persen dari GDP (gross domestic product). Target awal penjualan bisa sebesar Rp3 triliun," kata Deputy Director di Directorate of Islamic Financing Ditjen Departemen Keuangan, Fatati Sriwahyuni, di Medan, Selasa (12/1).

Dia berbicara usai sosialisasi pre-marketing Sukuk Negara Ritel SR 002 yang jatuh temponya selama tiga tahun yakni pada 10 Februari 2013.

Menurut dia, pemesanan SBSN itu dapat dilakukan mulai 25 Januari hingga 5 Februari 2010 melalui 18 agen penjual yang ditunjuk pemerintah yang terdiri dari 10 bank dan delapan perusahaan efek.

Kesepuluh bank itu masing-masing Bank Mandiri, BNI, Bank Syariah Mandiri, Citibank, Bank CIMB Niaga, HSBC, BII, Bank Permata, Bank OCBC NISP dan Standard Chartered Bank.

Sementara delapan perusahaan efek yakni PT Trimegah Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Ciptadana Securities, PT Sucorinvest Indonesia dan PT Reliance Securities.

"Pre-marketing Sukuk Negara Ritel Seri SR 002 sudah dilangsungkan sejak 7 Januari dan berlangsung hingga 22 Januari 2010 di enam kota masing-masing Semarang, Balikpapan, Medan, Makassar, Surabaya dan Pekanbaru," katanya.

Pre-marketing dimaksudkan untuk mensosialisasikan penerbitan dan penjualan Sukuk tersebut dengan sasaran investor individu atau perorangan WNI.

Mengenai imbalan/kupon Sukuk 002 itu, diakui belum ditetapkan karena masih menunggu kondisi terkini atau terbaru perekonomian seperti perkembangan suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan BI Rate maupun deposito.

"Direncanakan besaran imbalan baru ditetapkan pada 21 Januari 2010, tetapi imbal jasa tersebut dipastikan di atas rata-rata tingkat suku bunga bank BUMN," katanya.

"Pemesanan kupon Sukuk yang minimum Rp5 juta itu diperkirakan menarik investor di mana daya tariknya antara lain investasinya sangat aman, karena mulai dari pembayaran pokok dan imbalan sampai jatuh tempo dijamin oleh negara," ujarnya. (Ant/OL-7)
Media Indonesia Online